Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Piche Kota, akhirnya buka suara terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Piche memberikan klarifikasi versi dirinya mengenai kasus yang menjeratnya.
Klarifikasi Piche Kota
“Terkait pemberitaan-pemberitaan yang sudah beredar sampai hari ini, saya sampai saat ini masih mengikuti proses hukum yang ada,” ujar Piche Kota dalam video yang dilihat pada Senin (23/2/2026).
Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. “Maka dengan itu, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang disangkakan dan dituduhkan kepada saya tidaklah benar,” sambungnya.
Piche menyatakan akan menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Sebagai warga negara Indonesia, ia berjanji akan mengikuti semua tahapan hukum. “Saya bersuara saat ini untuk keadilan saya sendiri dan saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Saya kira cukup ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Piche juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus memberikan dukungan kepadanya.
Proses Hukum yang Dijalani
Piche Kota, yang memiliki nama lengkap Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota, ditetapkan sebagai tersangka bersama dua rekannya, RM dan RS. Kapolres Belu AKBP I Gede Eka Putra Astawa menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan berbagai alat bukti, termasuk dokumen, barang bukti fisik, bukti elektronik, serta hasil pemeriksaan medis korban melalui visum et repertum. Gelar perkara juga telah dilaksanakan.
Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Polres Belu pada 13 Januari 2026 dengan nomor LP/B/12/I/2026/SPKT/Polres Belu/Polda NTT. Laporan tersebut terkait dugaan kejadian yang terjadi pada Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 Wita di salah satu hotel di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Korban dalam kasus ini adalah seorang siswi SMA berinisial ACT (16).
Ancaman Hukuman
Piche Kota dan kedua rekannya dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 415 huruf b KUHP. Atas perbuatannya, mereka terancam pidana penjara maksimal mencapai 15 tahun.
