PT Prima Hidup Lestari, pemilik brand Clairmont, kembali melaporkan kreator konten dan YouTuber Codeblu. Kali ini, laporan dilayangkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 2 Februari 2026, terdaftar dengan nomor STTL/51/II/2026/BARESKRIM. Laporan ini terkait dugaan penyebaran informasi tidak benar dan pemerasan terhadap Clairmont.
Sebelumnya, Clairmont sempat melaporkan Codeblu ke Polres Jakarta Selatan pada akhir 2024. Namun, kuasa hukum Clairmont, Reagan, menyatakan laporan tersebut telah dicabut. “Jadi terkait laporan di Polres Metro Jakarta Selatan itu, pasal yang diterapkannya memang waktu itu kurang tepat, sehingga kami putuskan untuk menaikkan laporan tersebut ke Bareskrim Polri, dan yang Jakarta Selatan itu statusnya sekarang sudah dicabut,” ujar Reagan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Reagan menjelaskan bahwa pasal yang digunakan dalam laporan baru ini berbeda. Pihaknya mengklarifikasi bahwa laporan kali ini bukan mengenai pencemaran nama baik perusahaan, melainkan adanya informasi data otentik yang direkayasa. “Sekarang kita laporkan itu sebenarnya bukan pencemaran nama baik, biar tadi diklarifikasi ya karena pencemaran nama baik untuk perusahaan kan tidak bisa ya. Jadi yang kita laporkan itu adalah yang pertama, adanya informasi data otentik yang direkayasa,” tuturnya.
Selain itu, Reagan menambahkan, laporan juga mencakup dugaan cyber bullying terhadap kliennya. “Dan yang kedua, istilahnya itu untuk memudahkan kita semua, adanya cyber bullying-lah begitu. Cyber bullying istilahnya gitu. Jadi dibully secara online terhadap klien kami. Begitu sih,” ungkapnya.
Kuasa hukum lainnya, Ikhsan Abdullah, turut mempertanyakan perlindungan negara terhadap produsen yang telah mengantongi sertifikasi halal. Ia meminta perhatian Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan atau Babe Haikal, terkait kasus ini agar Clairmont mendapatkan perlindungan dari negara. “Difitnah seperti dicemarkan ya. Nah, itu gimana? Saya kira penting buat Babe Haikal nanti,” kata Ikhsan Abdullah.
Perkara ini berawal dari unggahan video di media sosial yang dinilai memuat informasi tidak benar dan membentuk persepsi negatif terhadap Clairmont. Pihak kuasa hukum menyatakan, unggahan tersebut berdampak pada kerusakan reputasi serta gangguan terhadap aktivitas usaha kliennya. Meskipun pihak terlapor disebut telah menyampaikan permintaan maaf dalam proses klarifikasi, Clairmont tetap menempuh jalur hukum demi kepastian dan perlindungan usaha. “Maaf secara pribadi tidak menghapus tanggung jawab hukum di ruang publik digital. Penegakan hukum diperlukan agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi alat tekanan terhadap pelaku usaha,” tegas Ikhsan Abdullah.
Klarifikasi Codeblu Sebelumnya
Pada Maret 2025, kreator konten Codeblu sempat memberikan klarifikasi di Polres Jakarta Selatan terkait laporan Clairmont. Pihak Clairmont membuat laporan awal pada 31 Desember 2024 atas dugaan pemerasan.
“Iya dugaan pemerasan bahwa saya sebagai content creator (dituduh) memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pemerasan. Itu hanya penawaran kerja sama,” kata Codeblu di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).
Codeblu menjelaskan bahwa ia menawarkan 5 tahapan kerja sama dengan meminta fee sebesar Rp 350 juta untuk 8 konten. “Penawarannya simpel sebenarnya, ada 5 tahap kerja yang akan gua lakukan untuk pihak mereka. Lalu gua meminta imbalan fee sebesar Rp 350 juta dan gua akan posting sebanyak 8 konten, itu aja,” ungkapnya.
Menurut Codeblu, penawaran tersebut disalahartikan sebagai pemerasan, yang kemudian membuatnya merasa di-bully se-Indonesia. Saat itu, ia diperiksa sebagai saksi terlapor dan mengaku sedang melakukan mediasi dengan pihak manajemen Clairmont. “Lalu gue juga sudah mencoba untuk berdamai jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke kalau gue salah, gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah nanti gue perbaiki, kan gitu aja,” tegasnya.
