Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membeberkan detail pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang berlangsung selama lima jam di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang digelar pada Jumat (30/1/2025) sore hingga malam itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari program pemerintah, penyelamatan sumber daya alam, hingga pemberantasan korupsi.
Diskusi Mendalam dengan Presiden
Abraham Samad, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua KPK, menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie, dan Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim. Selain itu, hadir pula Profesor Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan beberapa tokoh lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah program pemerintah, termasuk inisiatif penyelamatan sumber daya alam dan hasil perjalanannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Suasana pertemuan digambarkan cukup santai, bahkan diwarnai canda tawa, meskipun berlangsung selama lima jam.
“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam,” ujar Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Strategi Pemberantasan Korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi
Abraham Samad ditanya pandangannya mengenai upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif dengan menyentuh akar permasalahan.
Menurut Samad, merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), ada empat hal krusial yang harus diperhatikan untuk meningkatkan IPK: foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).
Menanggapi pertanyaan Presiden Prabowo mengenai penurunan kinerja KPK, Samad mengaitkannya dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Ia berpendapat bahwa revisi tersebut memangkas kewenangan KPK dan menempatkannya di bawah rumpun eksekutif, padahal lembaga antikorupsi seharusnya independen sesuai UNCAC.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelasnya.
Samad juga menyoroti masalah rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat. Ia mencontohkan kasus Firli Bahuri yang terpilih meskipun ada masukan negatif dari publik dan internal KPK, yang berujung pada dugaan tindak pidana.
Selain itu, ia mengkritik pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK, menyebutnya sebagai rekayasa untuk menyingkirkan individu berintegritas.
Reformasi Kepolisian dan Penyelamatan Sumber Daya Alam
Para tokoh yang hadir juga diminta memberikan tanggapan mengenai reformasi kepolisian, yang disepakati sebagai sebuah keharusan. Pembahasan juga menyentuh upaya penyelamatan sumber daya alam (SDA), mengingat telah dibentuknya Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam (PKH).
Samad menyatakan bahwa upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat memimpin KPK, dan menekankan fokus utama pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada sektor ini untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” ungkap Samad.
Sikap Indonesia dalam Board of Peace dan Perang Terhadap Oligarki
Presiden Prabowo juga menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia tidak bersifat mutlak dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
Terakhir, Samad menyampaikan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk memerangi oligarki yang merusak dan merampok sumber daya alam negara. Prabowo bertekad akan mengejar para oligarki tersebut tanpa negosiasi.
“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad.
