Nunukan – Aksi solidaritas dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Utara, yang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para siswa terlihat berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki, menuntut perbaikan infrastruktur yang mendesak.
Aksi Nekat di Jalan Berlumpur
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Sabtu (31/1/2025). Seorang siswa bernama Gilbert Christian menjadi sorotan saat berdiri di tengah ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan, hanya berupa tanah liat yang becek dan berlubang dalam, memaksa Gilbert melepas sepatunya agar dapat berdiri dengan stabil saat menyampaikan orasinya. Aksi tersebut turut didampingi oleh belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Mereka membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert, siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, dengan tegas menyatakan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makanan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert, menyuarakan keresahan masyarakat setempat.
Desakan Warga untuk Pembangunan Merata
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut murni inisiatif dari warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. “Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
“Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegas Aprem Rining.
