PADANG, Sumatera Barat – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Irigasi Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur air yang rusak parah akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut.
Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir Bandang
Banjir bandang yang menerjang wilayah Batang Kuranji, termasuk Irigasi Gunung Nago, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tidak hanya merusak sistem pengairan, banjir tersebut juga berdampak pada pasokan air bersih yang vital bagi kebutuhan sehari-hari warga. Ratusan rumah dilaporkan rusak dan hanyut terbawa arus sungai.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang Fadly Amran, Kepala BWSS V Padang Naryo, jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumatera Barat, serta direksi BUMN Karya.
Prioritas Rekonstruksi dan Jaminan Air Bersih
Andre Rosiade menyatakan bahwa kehadiran Menteri PU di Gunung Nago menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperbaiki berbagai infrastruktur yang terdampak. “Alhamdulillah, kehadiran Pak Menteri PU hari ini di Gunung Nago, Batang Kuranji memastikan bagaimana kondisi lokasi ini akan diperbaiki. Mulai dari jembatan, jalan, irigasi hingga aliran sungai dari kawasan Batu Busuk sampai Gunung Nago, Pasar Baru, dan wilayah di bawahnya,” kata Andre Rosiade.
Ia menambahkan bahwa pembangunan ulang irigasi ini merupakan kunci pemulihan krisis air bersih di Kota Padang dan menjamin keberlanjutan pengairan pertanian serta keselamatan infrastruktur warga di sepanjang aliran sungai.
Penanganan Skala Nasional dengan Anggaran Triliunan
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan Sungai Batang Kuranji dan jaringan irigasi Gunung Nago telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. “Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak ada lagi irigasi pusat atau daerah. Kalau menyangkut kehidupan dasar masyarakat, semuanya ditangani pusat,” ujar Dody.
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan darurat pascabencana di Sumbar. Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, disiapkan anggaran tambahan sekitar Rp 2 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp 2,6 triliun untuk seluruh wilayah Sumatera Barat.
Solusi Cepat Krisis Air Bersih
Selain perbaikan irigasi dan sungai, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumur bor sebagai solusi cepat mengatasi krisis air bersih. Di Kota Padang, dibutuhkan sekitar 212 titik sumur bor, dengan tahap awal pengerjaan lebih dari 50 titik yang lahannya telah siap.
“Target kami sebelum Ramadan. Sumur bor ini rata-rata di atas 50 meter, dan kualitas airnya akan kami pastikan dengan filter agar layak digunakan masyarakat,” jelas Dody.
Skema Padat Karya untuk Pemulihan Ekonomi Lokal
Dalam proses rehabilitasi, pemerintah juga mengedepankan skema padat karya. Hal ini bertujuan agar masyarakat terdampak banjir dapat terlibat langsung dalam pemulihan infrastruktur dan memperoleh penghasilan selama masa pemulihan.
Apresiasi dari Pemerintah Provinsi
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Menteri PU dan dukungan DPR RI, khususnya Pak Andre Rosiade, yang langsung turun ke lapangan dan memastikan pembangunan kembali infrastruktur vital pascabencana,” ujar Mahyeldi.
