Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen parlemen dan pemerintah pusat untuk mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Komitmen ini mengemuka setelah Andre Rosiade menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi. Dokumen penting tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait penanganan infrastruktur terdampak bencana yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, pada Jumat (28/1/2026) malam. Penyerahan R3P ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengawal penanganan pascabencana di Sumbar.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota se-Sumbar, termasuk Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Sijunjung Benny Dwifa, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Lima Puluh Kota Safni, Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim, dan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly. Turut hadir pula para kepala balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sumbar, direksi BUMN Karya, perwakilan Kementerian Perhubungan, serta unsur perguruan tinggi.
Perhatian Pusat untuk Sumbar
Dalam forum tersebut, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa kehadiran pemerintah pusat, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri PUPR Dody Hanggodo, merupakan bukti nyata perhatian terhadap Sumatera Barat. Mahyeldi memaparkan bahwa kunjungan Menteri Dody Hanggodo telah mencakup berbagai wilayah terdampak, seperti Padang Pariaman, Malalak (Kabupaten Agam), Tanah Datar, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, hingga Kota Padang.
Dari kunjungan tersebut, pemerintah pusat meminta agar penanganan infrastruktur tidak hanya bersifat sementara, melainkan dibangun dengan desain yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana di masa depan. Mahyeldi juga menggarisbawahi empat fokus utama pascabencana: perbaikan jalan dan jembatan, penanganan kawasan Lembah Anai secara permanen, relokasi dan rehabilitasi rumah masyarakat di zona rawan, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, khususnya di Kota Padang. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota proaktif menyiapkan data kerusakan yang akurat agar proses penganggaran tidak terhambat persoalan administrasi.
DPR Kawal Anggaran, BUMN Siap Bergerak
Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal percepatan anggaran dan memastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan. Ia menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI telah berkoordinasi langsung dengan Hutama Karya, Nindya Karya, Adhi Karya, dan BUMN lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan alat berat di titik-titik rawan seperti Silaiang dan Malalak.
Andre menekankan pentingnya kualitas pengerjaan. Menurutnya, jalur strategis seperti Lembah Anai tidak boleh lagi ditangani dengan pendekatan tambal sulam karena merupakan urat nadi ekonomi Sumbar. Ia juga meminta kepala daerah segera memfinalisasi data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur.
Rencana Teknis Penanganan Infrastruktur
Laporan teknis disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Wendra. Ia menjelaskan bahwa penanganan darurat jalur Lembah Anai masih berlangsung dengan fokus mengembalikan fungsionalitas jalan secara terbatas, sembari menyiapkan desain permanen yang lebih kokoh. BPJN juga memastikan alat berat siaga di jalur alternatif Malalak dan Sitinjau Lauik untuk mengantisipasi longsor susulan.
Dari sektor permukiman dan air bersih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BPBPK) Sumbar Kementerian PUPR, Maria Doeni Isa, memaparkan rencana rehabilitasi 182 kantor pemerintahan yang terdampak bencana, perbaikan sistem penyediaan air minum, serta pembangunan dan rehabilitasi ratusan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pamsimas. Ia mengungkapkan estimasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.
Maria juga menjelaskan inovasi penyediaan air bersih Kota Padang melalui pemanfaatan kelebihan kapasitas air Universitas Andalas dengan penarikan pipa sepanjang 7,5 kilometer ke kawasan Pauh dan Kuranji. Program ini disertai kebijakan pembebasan biaya sambungan rumah bagi masyarakat, dengan catatan pemerintah daerah menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan.
Dari sektor sumber daya air, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Balai Wilayah Sungai Sumatra V Padang, Iwan Hernawan, melaporkan sedikitnya 43 sungai terdampak bencana. Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) V Padang mengusulkan anggaran lebih dari Rp 4 triliun dalam R3P untuk pengendalian banjir, sedimen, pembangunan sabo dam di kawasan Gunung Marapi, rehabilitasi irigasi, serta penyediaan air baku di sejumlah daerah.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Jihat, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan merehabilitasi fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas olahraga, serta rumah ibadah, termasuk madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta. Namun ia menegaskan dana pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik, bukan pengadaan lahan relokasi.
Solusi Lahan dan Air Bersih
Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade meminta pemerintah daerah turut hadir memberikan solusi, khususnya dalam penyediaan lahan bagi sekolah dan pesantren yang harus direlokasi dari zona merah, agar proses rehabilitasi tidak terhambat. Dari kalangan akademisi, Wakil Rektor Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Hendra, memaparkan potensi kelebihan kapasitas air Unand yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Kota Padang melalui kerja sama dengan PDAM, setelah perbaikan sistem intake dan pengolahan air.
Rapat ditutup dengan pernyataan bersama Andre Rosiade dan Gubernur Mahyeldi. Andre menekankan pentingnya pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN Karya agar progres pembangunan bisa dipantau secara berkala. Sementara Mahyeldi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti koordinasi teknis dengan balai-balai terkait. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pemulihan Sumatera Barat dengan pendekatan pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.
