Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, menyoroti tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang terus terjadi sejak tahun 2013. Ia menekankan bahwa pengalamannya pribadi tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam fenomena ini. Pernyataan tersebut disampaikan Atalia dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026).
“Apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh, begitu ya. Tapi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ternyata angka pernikahan ini terus turun sejak 2013,” ujar Atalia.
Atalia memaparkan data rata-rata kumulatif angka pernikahan nasional pada periode 2021 hingga 2024 yang tercatat mengalami penurunan sekitar 15,1 persen. Ia menilai angka ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola pembentukan keluarga di masyarakat.
“Kita tidak mau seperti Korea Selatan misalkan, ini Korea Selatan ini turun sebanyak 40 persen. Kemudian juga Jepang turunnya 21,1 persen. China juga 20 persen,” katanya, membandingkan dengan tren di beberapa negara Asia lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi penurunan angka pernikahan nasional. Meskipun demikian, Atalia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk program “tepuk sakinah” dan berbagai program penyiapan calon pengantin.
“Saya mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Kemenag ya, ada tepuk sakinah begitu ya. Kemudian banyak sekali program penyiapan calon pengantin begitu ya. Saya kira ini patut diapresiasi,” tuturnya.
Atalia menambahkan pentingnya penguatan ketahanan keluarga, terutama bagi generasi muda. “Tapi tampaknya ketahanan keluarga juga menjadi penting, supaya betul-betul, khususnya anak muda kita, mereka memiliki istilahnya pembekalan yang baik,” imbuhnya.
Diketahui, Atalia Praratya telah melayangkan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pasangan ini resmi bercerai berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung, setelah gugatan diajukan Atalia pada Desember 2025 dan putusan dibacakan pada Rabu (7/1/2026).
