Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem industri halal secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi keynote speaker dalam acara Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). Ia menekankan pentingnya Indonesia menentukan posisinya dalam peta industri halal dunia dengan mempelajari praktik terbaik dari negara-negara yang telah sukses.
Faktor Keberhasilan Industri Halal Global
Bima Arya menguraikan beberapa faktor kunci keberhasilan negara lain dalam mengembangkan industri halal.
- Dukungan penuh dari pemerintah.
- Penetapan sebagai program nasional.
- Pembentukan badan khusus yang menangani industri halal.
- Fokus pada diferensiasi atau keunggulan produk.
- Adanya strategi nasional yang terstruktur.
“(Kalau kita lihat) negara-negara tertentu yang sukses (itu karena beberapa faktor). Satu karena dukungan pemerintah, kedua dicanangkan sebagai program nasional, ketiga ada badan khusus yang menangani, keempat fokus pada diferensiasi atau keunggulan, dan kelima ada strategi nasional yang sifatnya betul-betul terstruktur,” ujar Bima Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Tantangan dan Potensi Indonesia
Menurut Bima Arya, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dalam merumuskan keunggulan kompetitif serta menyamakan paradigma antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mencontohkan Brasil yang sukses menjadi pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah, serta Thailand dengan konsep dapur halal dunia.
“(Pertanyaannya adalah) keunggulan kompetitif (kita) di mana? Di playing field-nya di mana?,” katanya.
Meskipun demikian, Bima Arya menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar. Selain menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Pemahaman masyarakat terhadap konsep halal kini telah berkembang, tidak lagi terbatas pada makanan.
“Halal itu kan bukan hanya soal sekedar memotong saja (atau) makanan saja, tapi juga higienisnya, transparansinya, accountability, ethics dan lain-lain,” jelasnya.
Peran Kemendagri dalam Penguatan Ekosistem Halal
Bima Arya menambahkan bahwa sejumlah pelaku usaha nasional sebenarnya telah memiliki kapasitas untuk menjadi pemain global di industri halal, meskipun jumlahnya masih terbatas. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis untuk memastikan penguatan ekosistem industri halal hingga ke tingkat daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan pengembangan industri halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kita pastikan kepala daerah itu memasukkan ini di RPJMD. Jadi kalau enggak di RPJMD, enggak bisa,” tegasnya.
Selain perencanaan, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai inisiatif. Ini mencakup pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha, penyederhanaan perizinan, serta penyelarasan layanan publik daerah agar lebih ramah terhadap pengembangan industri halal.
Dukungan terhadap sertifikasi halal dan sinkronisasi dengan agenda nasional, seperti pengembangan UMKM, industri kreatif, dan ekonomi syariah, juga menjadi bagian integral dari upaya tersebut.
“(Pada intinya), peran Kemendagri dalam hal ini adalah mendorong seluruh elemen pemerintahan, utamanya adalah para kepala daerah untuk menguatkan ekosistem halal bersama-sama dengan teman-teman pengusaha dan semua stakeholders,” pungkasnya.
