Jakarta – Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Senin (26/1/2026) diwarnai perdebatan sengit antara anggota dewan Sigit Purnomo alias Pasha dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. Perdebatan ini dipicu oleh pertanyaan Pasha mengenai program-program pemberdayaan perempuan yang dinilainya minim dalam kementerian tersebut.
Pasha Pertanyakan Fokus KemenPPPA
Pasha, yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI, mengaku bingung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian PPPA. Ia merasa belum pernah diajak untuk melihat program pemberdayaan perempuan yang sudah berjalan efektif.
“Saya pribadi bingung karena hampir sama sekali kita nggak tahu sebenarnya yang dibikin Kementerian PPPA ini apa,” ujar Pasha dalam rapat tersebut. “Kok kita ke daerah selama ini turun itu yang beririsan dengan Kementerian PPPA, yang prinsip ya, bukan sekedar sosialisasi. Kita belum pernah diajak Bu Menteri ini dari program Kementerian PPPA, khsusunya pemberdayaan yang betul-betul sudah berjalan, tidak perlu lagi dilakukan pendampingan ini yang mana?”
Lebih lanjut, Pasha menilai bahwa fokus Kementerian PPPA lebih banyak pada isu kekerasan, penculikan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan, bukan pada pemberdayaan.
“Dari sekian halaman yang saya baca itu, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan, jadi ini sebetulnya Kementerian atau Polres? Tidak ada satu poin yang saya lihat ini betul-betul memberdayakan,” kata Pasha.
Ia juga menyoroti program-program yang mendukung inisiatif Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, seperti MBG, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, namun tidak ada yang secara spesifik menyentuh pemberdayaan perempuan, termasuk guru madrasah, guru ngaji, maupun guru honorer yang mayoritas perempuan.
“Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru banyak perempuan. guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru honorer yang skarang sedang perjuangkan mereka punya hidup ini, juga banyak eprempuan. Tapi tak ada disinggung di sini,” ucapnya.
Veronica Tan Beri Penjelasan
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menjelaskan bahwa KemenPPPA mengurus sekitar 50 persen populasi Indonesia yang berjenis kelamin perempuan dan sepertiga anak-anak. Ia mengakui bahwa dengan anggaran yang terbatas, kolaborasi menjadi kunci utama.
“KemenPPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia yang artinya itu 50 persen adalah perempuan dan sepertiganya adalah anak dan itu kalau dihitung dua pertiga dan dengan budget yang begitu kecil memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi,” ujar Veronica.
Namun, Pasha kembali menyela, menilai penjelasan Veronica Tan masih seputar layanan pengaduan SAPA 129 dan sinergi terkait kasus hukum, yang menurutnya mirip dengan tugas Komnas Perempuan.
“Izin Pimpinan, mohon maaf sekali, Pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor, itu gimana ya menjelaskannya, saya nggak ngerti, apa kita ini paham apa nggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh, definisi pemberdayaan perempuan apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh,” kata Pasha.
Pasha menekankan bahwa KemenPPPA seharusnya memberdayakan seluruh perempuan, termasuk lansia produktif dan janda, bukan hanya fokus pada perlindungan hukum.
Kesempatan untuk KemenPPPA Baru
Veronica Tan kemudian meminta kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai program pemberdayaan perempuan. Ia juga berharap agar Komisi VIII DPR RI dapat memberikan dukungan dan waktu bagi Kementerian PPPA yang dinilainya masih baru dalam menjalankan tugasnya.
“Terima kasih Pak, nanti tahun ini kita jalan bareng he-he-he…, kasih kita kesempatan Pak, kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng, tapi kami mengapresiasi banget karena kami di-support sama Komisi VIII,” imbuhnya.
Perdebatan ini menyoroti adanya perbedaan persepsi mengenai fokus dan prioritas program Kementerian PPPA dalam memberdayakan perempuan di Indonesia.
