Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sikapnya untuk mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Sikap ini ditegaskan sebagai upaya menjaga supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam sebuah negara hukum.
Polri di Bawah Kendali Sipil Demi Demokrasi
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menjelaskan bahwa dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, seyogianya berada di bawah kendali sipil yang dipilih oleh rakyat. “Dalam negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan negara, termasuk aparat penegak hukum, harus berada di bawah kendali sipil yang dipilih rakyat,” ujar Grace Natalie, seperti dikutip dari detikSulsel, Jumat (30/1/2026).
Menurut Grace, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang paling rasional dan demokratis. Hal ini dinilai dapat memperkuat negara hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Atas dasar itu, PSI memandang penempatan kepolisian di bawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik,” jelasnya.
Efisiensi Tata Kelola dan Akuntabilitas Politik
Lebih lanjut, Grace Natalie menambahkan bahwa dari perspektif tata kelola pemerintahan, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden dianggap lebih efisien. Hal ini dikarenakan adanya rantai komando yang jelas, yang dapat membantu menjawab berbagai tantangan keamanan dan ketertiban yang terus berkembang.
Selain itu, Grace menilai bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden juga mempermudah pertanggungjawaban politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat. Jalur akuntabilitasnya menjadi lebih jelas dalam sistem demokrasi. “Keberadaan Kepolisian di bawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat,” pungkas Grace.
