Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan polisi di bawah menteri adalah langkah tepat untuk menjaga independensi dan marwah institusi Polri.
Potensi Tarik-Menarik Politik
Gus Fahrur berpandangan bahwa gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian bukan sekadar persoalan struktur organisasi, melainkan menyangkut garis komando yang berpotensi membuka celah bagi tarik-menarik kepentingan politik. Menurutnya, penempatan polisi di bawah menteri dapat menggerus netralitas Polri.
“Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” tegas Gus Fahrur kepada wartawan pada Jumat (30/1/2026).
Menghindari ‘Matahari Kembar’ dan Birokrasi Berlapis
Lebih lanjut, Gus Fahrur mengamini kekhawatiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengenai potensi munculnya ‘matahari kembar’ jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Ia berpendapat, adanya dua pusat kendali dapat membuat penegakan hukum rawan bias, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengaburkan akuntabilitas.
“Kita jangan membangun model yang justru memperpanjang birokrasi dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam urusan keamanan, negara butuh satu komando yang tegas dan profesional,” ujarnya.
Perkuat Pengawasan, Bukan Jabatan Politik
Gus Fahrur juga menyoroti risiko wacana jabatan politik baru di atas Polri yang dinilainya dapat menjadi pintu masuk bagi politisasi institusi penegak hukum. Ia menekankan bahwa jika ada keinginan untuk melakukan reformasi Polri, maka fokusnya seharusnya pada penguatan sistem pengawasan.
“Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,” pungkas Gus Fahrur.
