Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa narasi mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditempatkan di bawah kementerian merupakan upaya yang sengaja dirancang untuk melemahkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, narasi ini kemungkinan besar berasal dari pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo.
Narasi Melemahkan Kekuasaan Presiden
“Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” ujar Habiburokhman dalam sebuah keterangan pada Minggu, 1 Februari 2026.
Habiburokhman menjelaskan bahwa jika Polri tidak berada di bawah kendali langsung Presiden, maka kekuatan institusi kepresidenan akan mengalami penurunan signifikan. Selain itu, rantai komando dalam pengelolaan kepolisian akan menjadi lebih panjang dan kompleks.
“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat.”
Posisi Polri Amanat Reformasi
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden saat ini merupakan amanat konstitusional yang lahir dari era reformasi. Ia menganggap ketetapan ini sebagai bentuk koreksi terhadap praktik-praktik di masa lalu.
“Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan,” paparnya.
Narasi Sesat dan Tidak Relevan
Habiburokhman juga mengkritik narasi Polri di bawah kementerian sebagai narasi yang sesat dan tidak memiliki relevansi dengan solusi yang ditawarkan oleh para penggagasnya.
“Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian,” pungkasnya.
