Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang disebutnya sebagai ‘oposisi’ pada Jumat malam (31/1/2026). Namun, Istana kemudian mengklarifikasi pertemuan tersebut.
Pertemuan dengan Tokoh Nasional
Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang ia kategorikan sebagai oposisi. Pertemuan ini, menurut Sjafrie, bertujuan untuk membahas pengelolaan negara yang baik oleh seluruh pihak.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia di Cibodas, Bogor, dilansir Antara, Sabtu (31/1/2026).
Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang dinilai merugikan negara, baik dari sektor swasta yang tidak patuh regulasi maupun dugaan kebocoran anggaran negara. Sjafrie mencontohkan potensi kerugian negara dari penyaluran dana bank Himbara kepada korporasi yang mencapai Rp 5.777 triliun, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 300 triliun.
“Ke mana kebocoran (anggaran) itu?” tanyanya kepada peserta retret, seraya menambahkan kemungkinan adanya oknum pemerintah yang turut berkontribusi pada kerugian negara.
Oleh karena itu, Sjafrie menjelaskan bahwa Prabowo ingin mengajak para tokoh tersebut untuk bersama-sama membenahi negara. “Kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan tutup-tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita itu kesulitan,” tegasnya.
Sjafrie juga mengimbau insan pers untuk berperan serta dalam membantu pemerintah melalui pemberitaan yang informatif, sebagai bentuk keterlibatan dalam membela hak-hak rakyat.
Klarifikasi Istana dan Bantahan PDIP
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut bukanlah dengan tokoh oposisi, melainkan dengan tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog mengenai program-program pemerintah.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).
Prasetyo Hadi menyebutkan beberapa tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro yang berdiskusi soal kepemiluan, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji yang membahas penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membantah adanya pertemuan tokoh partainya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan berperan sebagai penyeimbang, bukan oposisi.
“PDI Perjuangan bukan oposisi, kami penyeimbang, dari PDI Perjuangan tidak ada yang bertemu dengan Presiden,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).
Guntur Romli menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan aksi nyata daripada sekadar pertemuan. “Lagi pula, keprihatinan publik harusnya dijawab dengan tindakan nyata pemerintah sebagai solusi, jangan terlalu banyak pertemuan apalagi ‘omon-omon’,” sindirnya.
