Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk melakukan korupsi, meskipun namanya kerap disebut dalam kasus yang menjerat para menterinya di era Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respons atas namanya yang selalu dikaitkan dalam setiap kasus korupsi yang melibatkan menteri di bawah kepemimpinannya.
Kebijakan Menteri Berasal dari Presiden
Jokowi mengakui bahwa setiap program kerja yang dijalankan oleh menteri pada dasarnya berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden. “Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, seperti dilansir detikJateng, Jumat (30/1/2026).
Namun, ia menekankan perbedaan mendasar antara kebijakan yang diambil dan perintah untuk melakukan tindak pidana korupsi. “Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” tegasnya.
Menteri Sebut Nama Jokowi di Hadapan KPK
Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju memang tercatat pernah menyebut nama Presiden Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Kasus terbaru yang menyeret nama Jokowi adalah keterangan Eks Menpora Dito Ariotedjo di hadapan KPK terkait dugaan korupsi dalam pengaturan kuota haji. “Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” kata Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
