Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak institusi Polri berada di bawah kementerian. Elly menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan risiko intervensi politik.
Risiko Intervensi Politik
Menurut Elly, jika Polri berada di bawah kementerian, institusi tersebut akan rentan terhadap intervensi untuk kepentingan politik. “Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko meningkatkan intervensi politik,” kata Elly kepada wartawan pada Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan eksternal dan transparansi tanpa mengurangi independensi adalah solusi yang lebih tepat. “Fokus kita semestinya pada kinerja dan reformasi internal, sementara koordinasi lintas lembaga bisa dibenahi tanpa mengubah garis komando,” ucapnya.
Penataan Institusi Melalui Kajian Konstitusi
Elly menekankan bahwa penataan institusi Polri seharusnya didasarkan pada kajian konstitusi yang matang, bukan keputusan politik jangka pendek. “Saat ini sudah pas, langsung di bawah Presiden, yang ketika dibutuhkan setiap saat tidak perlu menunggu komando dari kementerian. Ini menyangkut keselamatan bangsa dan negara sehingga harus di bawah perintah langsung presiden,” tegasnya.
Posisi Ideal Polri Menurut Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri telah menegaskan penolakannya terhadap usulan Polri berada di bawah kementerian. Ia menyatakan bahwa posisi Polri saat ini sudah ideal dan benar-benar menjadi alat negara.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (26/1).
Jenderal Sigit menambahkan, “Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian, kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya.”
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sempat menyatakan penolakannya dengan analogi “Lebih Baik Jadi Petani”.
