Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui adanya ratusan guru madrasah non-ASN di Probolinggo yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menjelaskan bahwa sebagian guru tidak hadir saat proses verifikasi data yang menjadi syarat pencairan.
Ratusan Guru Probolinggo Belum Terima TPP
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengungkapkan bahwa masih ada 334 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo yang belum menerima hak mereka hingga Rabu (28/1/2026). Hal ini disampaikan Dini dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Memang baru dibayarkan pada 2025 dan mayoritas di daerah sudah menyelesaikan. Namun di Kabupaten Probolinggo masih terdapat 334 guru madrasah non-ASN yang belum menerima haknya sampai hari ini,” ujar Dini.
Dini menambahkan bahwa masalah ini bukan karena guru tidak berhak, melainkan terkendala pada proses pemberkasan yang berulang kali. “Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, namun permasalahannya ada pada pemberkasan,” katanya.
Menurut Dini, para guru diminta melakukan pemberkasan hingga empat sampai lima kali, yang menyebabkan kelelahan dan keputusasaan. “Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan. Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan,” jelas Dini.
Ia juga menyoroti bahwa setiap proses pemberkasan memunculkan biaya tambahan yang dibebankan kepada guru, menambah beban bagi mereka yang berpenghasilan terbatas.
Tanggapan Menteri Agama
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar membenarkan bahwa masih ada guru yang belum menerima TPP, meskipun penyaluran sudah dimulai sejak 2025. “Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin mengklarifikasi bahwa jumlah guru yang belum menerima TPP tidak mencapai 334 orang dan telah berkurang. “Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini,” kata Nasaruddin.
Meskipun demikian, Nasaruddin memastikan Kementerian Agama akan menindaklanjuti persoalan ini dan menjamin hak para guru akan tetap dipenuhi. “Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” tuturnya.
