Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti peran krusial data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data ini menjadi tulang punggung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial yang akurat, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Data Dukcapil Paling Lengkap dan Mutakhir
Tito menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan yang paling lengkap dan mutakhir di Indonesia. Dengan cakupan sekitar 98 persen penduduk dan pembaruan harian dari 514 kabupaten/kota, data ini memiliki keunggulan tersendiri. “Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta.
Keunggulan Biometrik dan Pemanfaatan Luas
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa data Dukcapil dilengkapi dengan biometrik yang akurat, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Keunggulan ini menjadikan data Dukcapil dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti efektif dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sebagai contoh, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, yang secara signifikan menghemat keuangan negara.
Peran Vital dalam Penanganan Bencana dan Keuangan Digital
Dalam konteks penanganan bencana, data Dukcapil memegang peranan penting. Meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, memungkinkan penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank secara cepat. “KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Untuk sistem keuangan, akses data Dukcapil mempercepat layanan perbankan, mencegah penipuan, dan mendukung transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID dari Kemendagri bahkan mampu mempersingkat proses pembukaan rekening menjadi hanya 3 hingga 4 menit. “Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.
Komitmen Dukungan Keamanan Siber
Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK terus meningkat, dengan penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk validasi dan analisis transaksi keuangan.
Ia menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk aspek keamanan siber. “Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya, mengingatkan potensi kelumpuhan negara akibat serangan siber terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
