Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyoroti krisis yang tengah melanda Myanmar dan menegaskan bahwa situasi tersebut menjadi tantangan bagi kredibilitas ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus yang berlangsung pada Rabu (28/1) di Cebu, Filipina. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian AMM Retreat ASEAN.
ASEAN Bahas Implementasi Konsensus Lima Poin
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina, selaku Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, memaparkan perkembangan terkini situasi di negara tersebut. Diskusi mendalam difokuskan pada implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan prioritas kerja ASEAN ke depan dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar.
“Hal ini (kunjungan utusan ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” ujar Sugiono dalam keterangannya. Ia berharap ASEAN dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar, berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.
Indonesia Tawarkan Dukungan Praktis
Indonesia secara khusus menyampaikan apresiasi atas upaya Menteri Luar Negeri Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata yang relevan. Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar.
Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar. “Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Sugiono.
Konteks Krisis Myanmar
Saat ini, Myanmar tengah menggelar pemungutan suara Pemilu tahap ketiga dan terakhir. Namun, pemungutan suara tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak. Di daerah yang dikuasai Junta, para pengawas hak asasi manusia melaporkan bahwa persiapan pemilu diwarnai paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer. Namun, para jenderal sempat mundur selama satu dekade reformasi yang dipimpin sipil. Situasi berubah drastis setelah kudeta militer pada tahun 2021 yang menahan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, memicu perang saudara, dan menjerumuskan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan.
