Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk mengembalikan sepenuhnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sebelumnya dipotong, khususnya bagi daerah-daerah yang terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem. PDIP menilai kondisi ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk selalu dalam kesiapsiagaan.
Dorongan Pengembalian TKD
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembalian TKD. “Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Deddy di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Deddy menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor lambatnya respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya negara menyiapkan anggaran khusus bagi daerah untuk menghadapi kondisi darurat.
“Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy menyarankan agar efisiensi anggaran difokuskan pada program lain, bukan pada TKD daerah. Ia menilai penguatan kapasitas daerah sangat krusial, tidak hanya untuk penanganan bencana saat ini, tetapi juga untuk mitigasi dan edukasi kebencanaan di masa mendatang.
“Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya,” pungkasnya.
Keadilan Ekologis dan Bantuan Kemanusiaan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa sikap partainya sejalan dengan garis politik ekologi yang ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Ia menilai berbagai kebijakan perlu dievaluasi demi menghadirkan keadilan ekologis dari hulu hingga hilir.
“Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis,” ujar Hasto.
Di tengah maraknya bencana banjir dan longsor, PDIP juga menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa dua unit mobil klinik berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan, serta tim relawan medis.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan telah bergerak di berbagai wilayah bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat. “Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat,” katanya.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, merinci bahwa mobil klinik tersebut dilengkapi fasilitas seperti klinik gigi, klinik mata, USG, layanan penyakit dalam, laboratorium, hingga apotek. Tim medis yang diberangkatkan terdiri dari dokter dan perawat.
“Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai,” tutup Ribka.
