Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi usulan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. PDIP berpandangan bahwa negara dengan sistem demokrasi yang matang justru menerapkan PT.
Demokrasi Matang Terapkan Ambang Batas Parlemen
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, “Beberapa demokrasi yang telah matang, semuanya ada ketentuan tentang Parliamentary Threshold (PT), yang membedakan adalah besaran angka dari masing-masing negara.”
Said Abdullah juga menyoroti usulan PAN mengenai mekanisme fraksi gabungan bagi partai-partai dengan suara kecil di DPR RI. Menurutnya, usulan tersebut sulit diterapkan dalam praktik politik di Indonesia.
“Usulan mengganti PT dengan gabungan fraksi dari partai-partai kecil ini akan menyulitkan atas praktik politiknya. Fraksi gabungan partai kecil kecil akan di paksa ‘kawin paksa’ politik, padahal bisa jadi, ideologi dan watak kepartaiannya berbeda karena latar belakang mutikulturalnya Indonesia,” ujar Said.
Ia menambahkan, “Hal ini akan lebih mudah dijalankan pada negara negara yang kulturalnya lebih homogen. Sementara corak politik kita lebih multikultural, dan hal ini bisa menciptakan keputusan deadlock di internal fraksi gabungan partai-partai.”
Di sisi lain, Said meyakini bahwa syarat PT bagi partai politik di DPR RI akan mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen menjadi lebih efektif, serta menjamin stabilitas pemerintahan dan politik.
“Sebaliknya keberadaan PT juga akan mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan politik, dan muara akhirnya untuk menjamin stabilitas jalannya pemerintahan dan politik,” kata dia.
Usulan Baru: Syarat Minimal 21 Kursi
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembuat undang-undang mengubah syarat PT, Said menegaskan bahwa putusan tersebut bukan berarti melarang penerapan PT.
“Perlu saya tegaskan lagi merujuk putusan MK, bahwa MK tidak melarang penggunaan PT. Yang dibatalkan oleh MK adalah munculnya PT 4% pada pemilu lalu, karena MK memandang angka 4% itu tidak dilandaskan pada asas konstitusionalitas yang kokoh,” ujarnya.
Said mengusulkan agar ambang batas parlemen tidak lagi diukur berdasarkan persentase, melainkan berdasarkan pemenuhan jumlah kursi yang cukup untuk menunjang fungsi legislatif. Ia mengusulkan partai politik wajib memenuhi jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI sebelum pemilu baru digelar.
“Kalau saya berpandangan memang tidak lagi berpangku pada nominal PT yang perlu dituangkan angkanya dalam undang-undang. Bisa saja normanya kita tuangkan dengan mendasarkan pada asas representasi untuk menunjang fungsi kelegislatifan, yakni partai partai peserta pemilu yang berhak duduk di DPR wajib memenuhi jumlah alat kelengkapan DPR pada periode DPR sebelum pemilu baru dilaksanakan,” kata Said.
Artinya, partai yang dapat melenggang ke DPR RI pada tahun 2029 adalah yang mampu meraih minimal 21 kursi, sesuai jumlah AKD saat ini yang terdiri dari 13 komisi dan 8 badan.
“Sebab kalau jumlah keterwakilan partai di DPR kurang dari sejumlah alat kelengkapan dewan di atas, maka tidak bisa memenuhi kewajiban kelegeslatifannya. Jika tidak bisa memenuhi kewajiban kelegslatifannya, maka peran wakil mereka di DPR akan pincang, tidak bisa efektif,” tutur Said.
