Isu perombakan kabinet atau reshuffle mengemuka di tengah terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Partai Golkar dan Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan partainya konsisten bahwa urusan reshuffle adalah kewenangan penuh presiden. Hal ini mencakup waktu, cakupan, alasan, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan perombakan kabinet.
“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Demokrat: Hak Prerogatif Presiden
Senada dengan Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan hal serupa. Ia menyebutkan bahwa jika presiden membutuhkan pergantian menteri atau wakil menteri, hal itu dipersilakan.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Herman Khaeron.
Herman menambahkan, “Silakan jika itu kebutuhan presiden.”
Konteks Terpilihnya Thomas Djiwandono dan Isu Lain
Thomas Djiwandono telah dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (27/1). Keputusan ini mengharuskan Thomas melepaskan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hingga kini, posisi Wamenkeu tersebut belum terisi.
Di sisi lain, muncul pula isu mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera merapat ke eksekutif. Hal ini sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat rapat di DPR pada Senin (26/1).
Menanggapi hal tersebut, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa saat ini ia masih menjabat sebagai pimpinan Komisi I.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
