Sebuah video viral memperlihatkan aksi heroik siswa SMP di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berorasi di tengah jalan berlumpur tanpa alas kaki. Aksi ini dilakukan untuk menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah.
Aksi Nekat Siswa di Jalan Berlumpur
Peristiwa yang terekam pada Sabtu (31/1/2025) ini menampilkan Gilbert Christian, seorang siswa kelas 2 SMP Negeri 1 Krayan Timur, berdiri di ruas jalan antara Pa’ Kebuan dan Long Umung. Kondisi jalan yang hanya berupa tanah liat becek dan berlubang dalam memaksa Gilbert melepas sepatunya agar dapat berdiri stabil saat menyampaikan orasinya. Ia didampingi belasan warga Krayan Timur yang mengenakan atribut adat Dayak Lundayeh.
Para pengunjuk rasa membentangkan poster berisi tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian nyata pada pembangunan di wilayah perbatasan. Gilbert Christian dengan tegas menyatakan bahwa bagi para pelajar di wilayah perbatasan, perbaikan infrastruktur jauh lebih mendesak ketimbang program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis, melainkan membutuhkan perbaikan jalan!” seru Gilbert.
Desakan Warga dan Surat Terbuka untuk Presiden
Kepala Desa Pa’ Betung, Aprem Rining, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan murni inisiatif warga dan siswa yang telah jenuh dengan kondisi jalan. Ia menjelaskan bahwa setiap hari para siswa harus melewati jalan tersebut untuk bersekolah, dengan waktu tempuh bisa mencapai satu jam. Sepeda motor seringkali amblas, dan para siswa bahkan terpaksa berjalan kaki tanpa sepatu karena lumpur yang terlalu dalam.
“Itu inisiatif dari hati nurani mereka sendiri. Setiap hari mereka harus melewati jalan itu untuk ke sekolah, perjalanannya bisa satu jam. Motor sering amblas, bahkan mereka sering harus jalan kaki tanpa sepatu karena lumpur terlalu dalam,” ujar Aprem saat dihubungi, Minggu (1/2/2026).
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo yang memuat empat poin utama. Poin-poin tersebut meliputi pemenuhan hak dasar masyarakat perbatasan, keadilan dalam pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari APBN, percepatan dan kepastian komitmen pemerintah pusat dan provinsi, serta permintaan kehadiran nyata pemerintah di lapangan, bukan sekadar melihat Krayan di atas peta.
Aprem menambahkan bahwa warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta adanya skala prioritas. Ia menekankan potensi hasil bumi Krayan yang melimpah dan menyatakan bahwa untuk urusan makan, warga merasa cukup. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar anggaran makan gratis dapat dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan terlebih dahulu, demi mewujudkan pembangunan yang merata seperti di Pulau Jawa.
“Warga sebenarnya tidak menolak program pemerintah pusat, namun mereka meminta skala prioritas. Hasil bumi kami di Krayan ini melimpah, untuk makan kami rasa cukup. Alangkah baiknya anggaran makan gratis itu kalau bisa dialihkan atau diutamakan untuk membangun jalan dulu. Kami ingin pembangunan yang merata seperti di Jawa,” tegasnya.
