Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang terkait penanganan krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda wilayahnya. Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengakui adanya keterlambatan dalam respons awal dan memaparkan langkah-langkah penanganan yang kini tengah diupayakan, termasuk pengajuan pembangunan 264 unit sumur bor.
Respons Wali Kota Padang Terhadap Kritik
Fadly Amran menyatakan bahwa usulan awal pembangunan sumur bor hanya mencakup lima titik. Namun, seiring dengan perkembangan situasi dan diskusi, jumlah usulan tersebut kini membengkak menjadi 264 unit. Ia menjelaskan bahwa inisiasi pembangunan sumur bor ini lahir dari rapat yang diadakan lima hari lalu, setelah menyadari bahwa metode penyaluran air melalui tangki tidak lagi memadai.
“Rapat itu kita inisiasi 5 hari lalu yang selama ini cara-cara yang kita lakukan tangki air dan lain-lain. Sepertinya tak bisa menjawab, karena ini masih pas rapat lahir lah ide sumur bor,” ujar Fadly kepada wartawan, Selasa (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan usulan tersebut kepada Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa, dan kini menunggu kepastian waktu penyelesaian. “Kepala Balai bilang ajukan saja sebanyak-banyaknya, hari ini saya kirimkan. Tapi kita mesti tahu juga dari Balai kapan bisa menyelesaikan tersebut,” sambung dia.
Menurut Fadly, kekeringan yang signifikan di Kota Padang baru terjadi pada pekan lalu. Langkah awal yang diambil adalah penyaluran air bersih melalui mobil tangki PDAM. “5 Hari lalu baru 5 titik (pengajuan), selebihnya mobil tangki yang jalan, belum sumur bor,” terangnya.
Harapan Kolaborasi Penanganan Krisis Air
Wali Kota Padang berharap penanganan krisis air bersih ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara Pemkot Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Pusat. Ia menekankan pentingnya kerja sama tanpa saling menyalahkan.
“Kita bekerja sama tanpa saling tunjuk menunjuk, sekarang datanya sudah ada, nanti what next?” ucapnya.
Fadly mengusulkan adanya pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan sumur bor. “Kalau saran saya kita sharing saja dari Balai berapa, Kota berapa, Provinsi berapa, karena kalau dari kota saja kan nggak kuat,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, usulan 264 sumur bor tersebut akan dibangun di Kecamatan Kota Tengah, Kuranji, Nanggalo, Padang Timur, Padang Utara, Lubukkilangan, dan Pauh.
Kritik Pedas dari Fraksi Gerindra
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Wali Kota Fadly Amran dan jajarannya. Ia menilai Pemkot Padang lamban dalam menyiapkan dan menyerahkan data yang dibutuhkan untuk penanganan krisis air bersih.
“Seperti yang ditawarkan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa. Pemerintah pusat siap membangun 300 sumur bor, tapi Pemko Padang hanya mampu mengajukan lima. Ini persoalan serius,” tegasnya.
Wahyu Hidayat berpendapat bahwa hambatan utama penanganan krisis air bersih bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau komitmen pemerintah pusat, melainkan pada lemahnya manajemen dan minimnya keseriusan jajaran Pemkot Padang. Ia menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Fadly yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan politik daripada menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia mendesak Fadly untuk menghentikan narasi politik dan ambisi elektoralnya, serta fokus pada tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Saya minta Wali Kota Padang berhenti sibuk pencitraan dan dongeng-dongeng calon Gubernur Sumbar. Masih lama. Rakyat butuh air bersih, bukan janji. Kondisi ini bukti kegagalan pemerintah dalam mengurus kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
