Bogor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Ribuan Peserta Hadiri Rakornas
Kegiatan berskala nasional ini diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 4.473 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan delegasi tersebut diperkirakan akan menyebabkan peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan yang menuju kawasan Sentul dan area sekitarnya.
Menyikapi potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan aparat terkait. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran mobilitas masyarakat umum.
Upaya Minimalisir Kemacetan
Bima Arya menyatakan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan secara maksimal untuk menekan dampak kemacetan. “Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” ungkap Bima dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 30 Januari 2026.
Pengaturan lalu lintas ini akan diperkuat dengan penambahan personel gabungan dari berbagai unsur. “Akan ada penambahan-penambahan personel, baik personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub (Dinas Perhubungan) di titik-titik tertentu,” jelas Bima.
Meskipun berbagai persiapan telah dilakukan, Bima Arya mengakui bahwa aktivitas warga tetap berpotensi terdampak. Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mungkin terganggu. Ia juga mengajak warga untuk menyesuaikan rencana perjalanan mereka selama kegiatan Rakornas berlangsung. “Kami memohon maaf [kepada warga yang mungkin terdampak] dan agar warga bisa menyesuaikan waktu dan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” tutupnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini merupakan forum penting untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraannya diupayakan agar tetap berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi acara.
