Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi dari sejumlah kepala daerah pada Rabu (28/1/2026) di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan ini membahas tindak lanjut Program Sekolah Rakyat, yang disebut sebagai program prioritas Presiden.
Sinergi Pusat dan Daerah
Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Perintah Presiden, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan pembagian peran dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas pembangunan fisik, sementara pengelolaan setelah sekolah selesai dibangun berada di bawah Kementerian Sosial.
Perkembangan Usulan di Baubau dan Aceh Besar
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris. Dengan Wali Kota Baubau, audiensi berfokus pada perkembangan usulan Sekolah Rakyat di Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau telah mengusulkan lahan seluas 7,9 hektare yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Kota Baubau diarahkan masuk dalam tahap ketiga pembangunan, dengan proses administrasi dan tender direncanakan mulai Maret.
Sementara itu, audiensi dengan Bupati Aceh Besar membahas keberadaan sekolah rintisan dan rencana pembangunan sekolah permanen. Aceh Besar telah memiliki dua sekolah rintisan yang berjalan sejak 2025 dengan sekitar 200 siswa jenjang SMA. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 14,24 hektare untuk sekolah permanen. Terdapat beberapa catatan teknis terkait lokasi lahan, akses jalan, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih. Usulan Aceh Besar juga masuk dalam tahap ketiga pembangunan, dengan syarat melengkapi administrasi dan persyaratan teknis.
Fokus Sukamara: Pendidikan di Daerah Terpencil
Pertemuan juga dilakukan dengan Bupati Sukamara, Masduki, yang membahas kebutuhan Sekolah Rakyat di wilayah dengan akses pendidikan yang jauh. Pemerintah Kabupaten Sukamara menyampaikan terdapat hampir 200 anak yang menjadi sasaran program. Pemkab mengusulkan lahan awal 5 hektare, yang kemudian ditambah menjadi lebih dari 6,8 hektare dengan sertifikat atas nama pemerintah daerah. Lahan tersebut telah disurvei dan dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, setelah sebelumnya ada catatan terkait kekurangan luas lahan yang kini telah dipenuhi.
“Yang penting proposal dan administrasi beres, lalu teknisnya dikunci bersama,” tutup Agus Jabo.
