Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih lima jam ini membahas berbagai isu strategis dalam dan luar negeri.
Diskusi Mendalam dengan Tokoh Oposisi dan Akademisi
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin awalnya mengindikasikan pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh yang kerap disebut sebagai oposisi pemerintah. “Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia di Bogor, Sabtu (31/1).
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah dengan tokoh oposisi, melainkan dengan tokoh masyarakat yang terbuka untuk dialog dan menerima masukan. “Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta Selatan, Sabtu (31/1).
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo turut menjelaskan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama lebih dari satu tahun terakhir, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam pertemuan itu, hadir pula Peneliti Utama Politik BRIN, Profesor Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, serta mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, yang membahas penegakan hukum. “Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi masalah penegakan hukum. Macam-macam di situ ada beberapa banyak,” tutur Prasetyo.
Abraham Samad Ungkap Detail Pertemuan 5 Jam
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjadi salah satu tamu yang hadir dan memberikan keterangan lebih rinci mengenai isi pertemuan tersebut. Samad mengungkapkan bahwa pertemuan itu berlangsung selama lima jam dan dihadiri oleh sekitar tujuh orang tamu, termasuk dirinya, Profesor Siti Zuhro, dan beberapa tokoh lainnya. Dari pihak pemerintah, hadir Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim.
Samad menuturkan, Presiden Prabowo memaparkan berbagai program pemerintah, termasuk hasil pertemuannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. “Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan,” ujar Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Fokus Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Kepolisian
Dalam diskusi tersebut, Samad diminta pandangannya mengenai peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya membuat roadmap pemberantasan korupsi yang menyentuh akar permasalahan agar lebih efektif. Samad juga mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menekankan empat hal krusial: foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.
Menjawab pertanyaan Prabowo tentang kondisi KPK saat ini, Samad menilai revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya lembaga antirasuah tersebut. “Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelasnya.
Samad juga menyoroti proses rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya mengabaikan masukan masyarakat, serta permasalahan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Selain itu, para tokoh yang hadir juga diminta memberikan tanggapan mengenai reformasi kepolisian, yang disepakati sebagai sebuah keharusan.
Penyelamatan SDA dan Sikap Terhadap Oligarki
Pembahasan mengenai penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi agenda penting, terutama dengan telah dibentuknya Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH). Samad menyatakan bahwa fokus pemberantasan korupsi dapat diarahkan pada penyelamatan SDA untuk meningkatkan pendapatan negara. “Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” katanya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia tidak bersifat harga mati dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
Terakhir, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memerangi oligarki yang mengganggu pengelolaan sumber daya alam. Ia bertekad akan mengejar dan tidak akan bernegosiasi dengan pihak mana pun yang merusak atau merampok SDA negara. “Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkas Samad menirukan ucapan Prabowo.
